Pemilu 2019 Dinilai Masih Mempunyai Banyak Kekurangan

Pemilu Serentak 2019 yang berlangsung 17 April lalu dinilai masih banyak kekurangan. Penyelenggaraan Pemilu kali ini dinilai banyak hal yang tidak terantisipasi dengan baik salah satunya terkait dengan efisiensi anggaran.

“Banyak hal yang tak terantisipasi. Bayangan kita Pemilu Serentak ciptakan efisiensi karena tiap segmen apakah Pilkada, Pileg di Pilkada, dan menciptakan ongkos-ongkos politik dan ekonomi yang besar,” kata Peneliti Senior Populi Center Afrimadona di kantor Populi Center, di┬áJakarta┬áBarat, Kamis (2/5).

Menurut dia, Pemilu Serentak juga membuyarkan perhatian masyarakat. Dia mengatakan, kebanyakan masyarakat lebih fokus pada Pemilu presiden dan membuka peluang kecurangan karena minimnya pengawasan.

“Pemilu Serentak juga pada akhirnya akan membuat kekaburan perhatian di masyarakat. Pada akirnya fokus pada Pilpres. Masyarakat fokus pada Pilpres,” ujar dia.

Menurut Afri, seharusnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bisa mengantisipasi masalah yang terjadi di Pemilu Serentak kali ini. Serta belajar dari negara lain untuk bisa menyelenggarakan Pemilu lebih baik lagi.

“Akan lebih baik dalam bicarakan Undang-undang Pemilu kita undang banyak pihak dan berbagai negara. Sehingga bisa berikan masukan bahwa jika opsi yang kita pakai untuk buat prosedur Pemilu maka ini yang kita harus antisipasi. Dengan banyaknya perdebatan-perdebatan kita harap bisa hasilkan sistem elektoral yang efisien,” kata dia.

Di tempat yang sama, peneliti senior Perludem, Didik Supriyanto menilai Pemilu kali ini memang sangat rumit dan mahal. Terutama dalam pembagian daerah pemilihan dan mahal karena ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga memerlukan dana yang lebih banyak untuk membayar panitia penyelenggara Pemilu.

“KPU kurangi jumlah pemilih maksimal 500 jadi 300. Akibatnya jumlah TPS kita membengkak. Akibatnya biayanya membengkak. Karena 65-70 persen biaya Pemilu untuk honor petugas. Karena TPS banyak petugas banyak, per orang Rp 500 ribu dikali 800 (jumlah TPS kurang lebih),” kata Didik.

Dia menambahkan, KPU juga tidak memperhatikan sistem penghitungan suara sehingga banyak memakan korban panitia penghitungan suara. Meskipun simulasi sudah dilakukan oleh KPU.

“Faktanya lebih rumit karena situasi. Tekanan politik, keributan ini itu. Akibatnya meninggal sampai 300-an. Ini yang dilupakan orang, Pemilu 2014. Anggota KPPS meninggal 157. Saya inget DKI 6-7. Jadi waktu Pileg saja sudah makan banyak korban. Cuma kita enggak peduli. Ah angkanya cuma 157. Penduduk Indonesia hampir 300 juta, ribu,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *